Nasional

ASN BPK kemudian Kemenhub Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA, Siapa Saja Mereka?

Liputan76 – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan dua orang terperiksa baru di persoalan hukum dugaan suap proyek konstruksi rel di tempat lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri mengungkapkan dua terdakwa itu berstatus aparatur sipil negera (ASN) Kemenhub kemudian Badan Pemeriksaan Keungan (BPK).

“Iya dua ASN yang dimaksud berasal dari Kemenhub juga BPK RI,” kata Ali lewat keterangannya yang digunakan diterima Suara.com, Mulai Pekan (22/1/2024).

KPK belum mengungkap secara detail identitas kedua terdakwa juga peranannya di persoalan hukum korupsi di tempat DJKA Kemenhub.

Sebelumnya, penyidik KPK mencecar Sekjen Kementerian Perhubungan Novie Riyanto terkait pengaturan pemenangan lelang serta pengondisian audit BPK pada persoalan hukum suap rel Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

“Dikonfirmasi terhadap saksi menghadapi dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang termasuk pengondisian temuan audit BPK,” tutur Ali.

Selain itu, penyidik juga mencecar Novie persoalan penunjukkan pejabat pembuat komitmen (PPK).

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk beberapa proyek pengadaan di tempat Kemenhub,” ujar Ali.

Novie diperiksa untuk kedua kalinya, pertama pada 26 Juli 2023, Novie diperiksa bersatu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kepada keduanya penyidik KPK mengonfirmasi perihal mekanisme pelaksaan proyek perkembangan juga pemiliharaan jalur rel kereta di tempat lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sebagaimana diketahui, nilai suap pada perkara ini mencapai senilai Rp14,5 miliar. Suap itu terkait perkembangan jalur kereta api di tempat wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, kemudian Jawa- Sumatera tahun anggaran 2018-2022.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button