Nasional

Baleg DPR Usul DKJ Jadi Ibu Pusat Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan eksekutif Saja dalam IKN

Liputan76 – JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Ibukota (DKJ) bisa jadi menjadi ibu kota legislasi. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) ketika mengawasi rapat Panja mengeksplorasi RUU DKJ bersatu perwakilan pemerintah, Awal Minggu (18/3/2024).

Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Permasalahan (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN. Diktum itu menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota dijalankan menyesuaikan kesiapan IKN.

“Namun demikian di area Ibukota Indonesia ini kita juga mengatur tentang kekhususan serta Ibukota masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan sanggup nggak misalkan di tempat DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, Parlemen,” tutur Awiek di dalam Ruang Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Hari Senin (17/3/2024).

Apalagi, ia menilai, kesiapan IKN membutuhkan waktu lama. Atas dasar itu, ia menggerakkan agar Ibukota Indonesia dijadikan ibu kota legislasi.

“Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, akibat kan di dalam di tempat ini nggak ada batas waktu, sekalian belaka untuk legislasinya, legislatifnya pada DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,” ucap Awiek.

“Begitu usulan ya dari, ndak pada hal-hal tertentu. Artinya apa? Aktivitas parlemen mampu juga di area IKN, tapi pusat kegiatannya ada di dalam DKJ, kita lempar itu, silakan pemerintah menanggapi,” imbuhnya.

Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan pemerintah menghormati berhadapan dengan perbedaan pendapat itu. Namun, ia menyatakan tak setuju menghadapi usulan tersebut.

“Tentunya dengan tetap memperlihatkan menghormati kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat, di hal ini kami menurut pemerintah jangan biarkan kami belaka di tempat sana (IKN), kita itu harus sama-sama pada konteks negara kesatuan,” tegas Suhajar.

Lantas, Awiek pun menjelaskan bahwa pihaknya tak bermaksud ingin meninggalkan pemerintah pada IKN. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin agar DKJ jadi wilayah yang dimaksud fokus pada legislasi.

Related Articles

Back to top button