Nasional

Beberkan Capaian Partai Perindo di dalam pemilihan raya 2024, Sekjen: Pemerataan Kursi Lebih Banyak

Liputan76 – JAKARTA – Sekjen DPP Partai Perindo , Ahmad Rofiq menyebutkan banyak capaian partai dalam Pemilihan Umum 2024. Salah satunya adalah meningkatnya pembagian merata kursi Partai Perindo di tempat Kabupaten/Kota.

Kursi partai yang dikenal sebagai partai modern yang tersebut peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja kemudian Indonesia sejahtera itu naik dari 45 persen menjadi 60 persen.

“Pemerataan kursi sangat tambahan sejumlah berbeda dengan dengan pemilih sebelumnya, kalau dulu cuma bersifat 45 jadi 60 persen dari 514 jumlah total kabupaten kota,” kata Rofiq pada waktu ditemui di dalam Kantor DPP Partai Perindo, DKI Jakarta Pusat, Hari Senin (18/3/2024).

Selain itu, pencapaian lainnya adalah meningkatnya total pimpinan wilayah yang dimaksud berasal dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap juga bernomor urut 16 pada kertas pendapat pemilihan 2024 itu.

“Pencapaiannya, kalau dulu di tempat Indonesia, Perindo cuma mendapatkan satu pimpinan komite sebagai Ketua DPRD. Sekarang ada dalam 4 kabupaten termasuk kota Madiun, Labuhan Batu Selatan, Sumut kemudian lain-lain,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia meminta-minta terhadap pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden. Hal ini menurutnya, agar Pemilihan Umum lebih tinggi demokratis dengan memberikan ruang calon-calon pemimpin yang tersebut berkualitas.

“Sudah sewajarnya PT harus dikoreksi juga, jadi jikalau capres itu 0 persen pada threshold itu sangat demokratis lalu memberikan ruang yang tersebut sangat lebar bagi para calon presiden juga bagi rakyat yang lebih tinggi banyak memilih calon-calonnya. Tidak seperti sekarang rakyat dipaksa untuk memilih calon tertentu, itu merugikan,” ucapnya.

Selain itu, pria yang berpartisipasi di partai yang mana dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu memohonkan terhadap DPR, untuk menghasilkan Undang-Undang (UU) secara terpisah antara pelaksanaan Pileg juga Pilpres.

“Jika itu terjadi di area 2029, maka tingkat kebrutalan pemilihan umum juga akan terulang kembali sebab parpol itu juga akan menggunakan segala macam cara agar capres nya terpilih. Jika tidak ada maka beliau bukan punya harapan turut dan juga pada kekuasaan di area periode lima tahun yang dimaksud akan datang,” tutupnya.

Related Articles

Back to top button