Nasional

BPIP Sambangi Kampus kemudian Petakan Kesulitan pemilihan 2024

JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengadakan diskusi di rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila di Pesta Demokrasi. Diskusi yang diadakan pada Fakultas Keilmuan Sosial dan juga Bidang Studi Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/3/2024) yang disebutkan bertujuan memetakan hambatan Pemilihan Umum 2024 untuk selanjutnya berubah menjadi materi kajian serta aktivitas lanjut terdiri dari rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Deputi Lingkup Pengendalian lalu Evaluasi BPIP Adhianti menyatakan bahwa situasi pemilihan raya 2024 berbeda dengan Pemilihan Umum 2019 yang digunakan sempat menyebabkan kegaduhan lalu perpecahan hingga ada sebutan cebong dan juga kampret. “Saya sangat bersyukur hal yang dimaksud tiada terjadi pada pada waktu ini,” ujar Adhianti pada sambutannya dalam acara diskusi yang dihadiri oleh banyak peserta didik FISIP Undip tersebut.

Adhianti mengupayakan agar para pelajar terus-menerus berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang menghadapi setiap permasalahan yang tersebut terjadi. Menurut dia, peran civitas akademika sangat penting di pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar permanen senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan juga tindakan.

“Kampus merupakan tempat yang digunakan bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, kemudian mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Pengetahuan Sosial lalu Bidang Studi Politik, hal-hal seperti inilah yang tersebut akan adik-adik hadapi, juga adik-adik selesaikan di dalam masa mendatang,” ungkapnya pada diskusi yang dimoderatori Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi serta berlangsung dialektis ini.

Dia pun berpesan agar kelak dapat berubah menjadi pemimpin bangsa masa depan yang dimaksud mengedepankan hati nurani pada mengambil setiap kebijakan. “Tugas adik-adik tidak (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati tempat membesar yang digunakan ada pada pemerintahan. Ubah kebijakan yang tersebut tidak ada sesuai dengan hati nurani,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono mengemukakan bahwa Pancasila sejatinya harus hidup di hidup sebagai bangsa serta bernegara, salah satunya di turnamen pemilu. “Inti dari Pancasila itu musyawarah, maka di di Pancasila ada kerakyatan. Menjadi pemimpin itu harus kerakyatan,” kata beliau di kesempatan sama.

Teguh pun memberikan contoh sikap serta sifat yang digunakan patut dijadikan teladan dari para pemimpin bangsa Indonesi terdahulu. “Pancasila digali dari praktik-praktik hidup bangsa, salah satunya Pangeran Diponegoro yang mana miliki karakter berani, jujur, adil, kemudian peduli,” tuturnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menjelaskan bahwa semangat persatuan dan juga kesatuan masyarakat wajib dibangun kembali pascapemilu 2024. “Terkait pembelokan Pancasila, Bawaslu telah punya acara post election berbentuk pemberdayaan warga untuk memulihkan lagi semangat persatuan kemudian kesatuan sebagai institusi belajar kebijakan pemerintah ke masyarakat. Kami turun, memberikan sekolah kebijakan pemerintah terhadap masyarakat, memberikan civic education,” imbuhnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menanggapi kesulitan yang tersebut berjalan pada Sistem Data Rekapitulasi (Sirekap). Handi tak menampik masih terdapat kekeliruan pada sistem tersebut.

Namun, menurut dia, sistem yang disebutkan sangat membantu di penghitungan kata-kata bahkan di menemukan kekeliruan-kekeliruan di penghitungan. “Kalau sekarang lihat di Sirekap itu memang benar banyak sekali keliru. Ya biarkan belaka keliru. Bawaslu sejumlah sekali merekomendasikan perbaikan. Namun, kegunaannya juga sangat membantu juga transparan,” ungkapnya.

Handi mengaku pihaknya telah dilakukan menjalankan tugas kemudian fungsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lalu UUD 1945, di antaranya UU pemilihan raya beserta turunannya. “Yang namanya regulasi, rohnya adalah Pancasila, raganya UUD 1945. Termasuk UU Pemilu. Semua yang tersebut baik itu bukan semua dimaknai dengan baik”, ucapnya.

Handi mengklaim bahwa Pemilihan Umum 2024 ke Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi kondusif melebihi pemilihan 2019. “Pendaftaran gugatan di dalam MK tahun ini turun dari sebelumnya. Terkait dengan hoaks ke lini massa bukan seperti ke 2019 yang sebegitu masifnya,” pungkasnya.

Artikel ini disadur dari BPIP Sambangi Kampus dan Petakan Masalah Pemilu 2024

Related Articles

Back to top button