Ekonomi

Cawapres Tebar Pernyataan Dana Desa, Pengamat Beri Bocoran Agar Inisiatif Tepat Sasaran

Liputan76 – Pengamat sosial dari Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf, menyarankan agar kebijakan terkait pemanfaatan dana desa sebaiknya diserahkan sepenuhnya terhadap pemerintah kemudian warga desa untuk mencapai tingkat optimal.

“Dana desa seharusnya diberikan sepenuhnya pada desa melalui proses Musyawarah Desa (Musdes),” ungkap Sofyan melalui instruksi singkat terhadap ANTARA pada Ibukota pada hari Senin.

Ia memberikan tanggapan terkait pembahasan mengenai dana desa pada debat calon duta presiden pada waktu malam Akhir Pekan (21/1/2024).

Sebagai Dekan Fakultas Ekologi Individu pada Institut Pertanian Bogor, Sofyan menyatakan bahwa desa hingga ketika ini belum dapat mengatur dana desa secara mandiri oleh sebab itu intervensi pemerintah di pengaplikasian dana yang dimaksud dianggap terlalu besar.

Menurutnya, hal yang dimaksud menyebabkan penyaluran dana desa belum dapat secara signifikan meningkatkan perkembangan juga peningkatan perekonomian pada desa.

Untuk mengoptimalkan khasiat dana desa guna meningkatkan perekonomian kemudian kesejahteraan warga pada desa, ia berpendapat bahwa pengelolaan dana desa seharusnya sepenuhnya diserahkan untuk pihak desa.

“Yang perlu diawasi adalah metode lalu mekanisme pada merumuskan acara desa yang digunakan sesuai dengan keinginan juga peluang desa,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pola pendampingan juga harus diterapkan pada menetapkan arah pengaplikasian dana desa.

Pemerintah telah lama menganggarkan sebesar Rp71 triliun untuk dana desa pada tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.146 tahun 2023 mengenai pengalokasian, penyaluran, serta pengaplikasian dana desa tahun anggaran 2024, alokasi dana desa untuk setiap desa melibatkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, alokasi formula, kemudian tambahan dana desa sebagai bentuk insentif.

Alokasi dasar dana desa untuk setiap desa akan ditentukan berdasarkan jumlah agregat penduduk desa, juga menurut peraturan tersebut, kisaran nilai alokasi dasar yang disebutkan adalah antara Rp418,9 jt hingga Rp796,02 juta.

Dalam debat calon duta presiden pada Hari Minggu (21/1) malam, calon perwakilan presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar menjanjikan kenaikan alokasi dana desa menjadi Rp5 miliar per desa untuk mengupayakan konstruksi infrastruktur juga perekonomian desa.

Calon delegasi presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka juga menjanjikan peningkatan alokasi dana desa lantaran menilai penyaluran dana desa telah lama berhasil mengempiskan jumlah agregat desa tertinggal dan juga memperbanyak desa tumbuh kemudian mandiri.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button