Nasional

Demokrat Ogah Tiru Golkar Minta Jatah Kursi Menteri: Hak Prerogatifnya Presiden

Liputan76 – JAKARTA – Partai Demokrat ogah meniru Partai Golkar yang mana memohon jatah kursi menteri terhadap capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Partai berlambang bintang mercy itu mengingatkan hak prerogatif presiden yang tersebut menentukannya.

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan juga Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa penetapan menteri pada kabinet pemerintahan adalah kewenangan dari presiden terpilih.

“Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, terhadap partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden,” kata Herman untuk wartawan di area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Hari Senin (18/3/2024).

Herman meyakini bahwa calon presiden terpilih sudah ada memahami rumusan kabinet yang tersebut akan datang disusun. Nantinya mengenai kedudukan menteri, kata dia, presiden akan datang bicara dengan pimpinan partai kebijakan pemerintah pengusung.

“Saya kira Pak Prabowo sudah ada punya rumusannyalah, telah punya rumusannya juga ya sebaiknya memang benar yang tersebut menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya,” ujarnya.

Untuk Partai Demokrat sendiri, lanjut Herman, ia menyatakan pihaknya mengawaitu tindakan Prabowo. Selain itu, pihaknya masih mengantisipasi tindakan dari KPU terkait hasil pemilihan umum yang dimaksud rencananya akan disampaikan pada 20 Maret mendatang.

“Kalau Demokrat kan kemarin sudah ada saya ungkapkan juga, bahwa sampai ketika ini kami masih mengawaitu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pilpres presiden siapa, ditetapkan,” ungkapnya.

“Setelah itu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio lalu kriteria, mungkin saja juga nanti pada akhirnya tindakan ya ada dalam tangan presiden terpilihlah,” jelas dia.

Seperti diketahui bahwa Airlangga secara terang-terangan memohonkan jatah 5 kursi menteri di dalam Kabinet Prabowo. Alasannya akibat Golkar menang di dalam 15 dari 38 provinsi.

Merespons itu, Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa permintaan Airlangga masalah jumlah total menteri bisa jadi dibicarakan. Namun, kata Gibran, pihaknya sekarang sedang fokus pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digunakan akan diberitahukan pada 20 Maret 2024.

“Ya nanti dibicarakan lagi, kami kan sedang fokus dalam tanggal 20. Hasilnya seperti apa,” ucapannya ketika diwawancarai di tempat Balai Perkotaan Solo, Mulai Pekan (18/3/2024).

Related Articles

Back to top button