Nasional

Didatangi Menko Polhukam Anyar, Mahfud MD Titip Tiga Kasus Besar Termasuk Pelanggaran HAM Berat

Liputan76 – Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Mahfud MD di dalam kawasan Patra Kuningan, DKI Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024). Kunjungan yang dimaksud dijalankan Hadi untuk melakukan koordinasi dengan Mahfud selaku eks Menko Polhukam.

“Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu lalu hari ini saya bertemu. Dan tadi di tempat pada saya membicarakan terkait dengan pending matter yang mana belum dilaksanakan atau yang mana sedang berjalan di tempat kementerian pada Polhukam,” kata Hadi usai pertemuan.

Menurutnya, pada pertemuannya itu, Mahfud memberikan berbagai ilustrasi kepadanya.

“Dan beliau memberikan ilustrasi juga arahan banyak sekali yang digunakan tentunya harus sekarang saya tindakan lanjuti permasalahan-permasalahan yang digunakan sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, banyak persoalan telah disampaikan oleh Mahfud mulai dari penanganan perkara BLBI, perihal Undang-Undang MK hingga mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat.

“BLBI tadi sudah, tadi telah detil BLBI. UU MK ya tadi sudah ada detil disampaikan ke saya,” ujarnya.

“Iya (penyelesaian pelanggaran HAM berat). Semuanya diserahkan ke saya. Ketiga-tiganya, pokok ini semuanya sudah,” sambungnya.

Adapun di area sisi lain, Hadi mengaku telah terbiasa berkoordinasi dengan Mahfud semasa menjabat Menteri ATR/BPN.

“Berikutnya, ketika saya menjadi Panglima TNI kerja mirip yang digunakan sangat erat antara saya dengan Prof Mahfud ini luar biasa. Menangani permasalahan-permasalahan yang digunakan ada di dalam Indonesia. Mulai dari Papua, permaslahan yang ada di area Ibukota Indonesia semuanya juga kami setiap saat koordinasi dengan Prof Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya menjadi menteri ATR,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan masa perpanjangan Satgas-Satgas pada bawah Kemenko Polhukam, Mahfud menegaskan, bahwa itu telah ada Keppresnya.

“Enggak. Sudah ada Keppres nya, tidaklah usah disarankan, keppresnya memperpanjang. Udah gitu ya,” kata Mahfud.

Related Articles

Back to top button