Ekonomi

Heboh Main-main Izin Tambang hingga Minta Upeti, Bahlil Beri Respons Begini

Liputan76 – JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia menduga ada pihak-pihak yang tersebut tak bertanggungjawab mengatasnamakan Menteri Penanaman Modal atau Satgas Penyertaan Modal terkait tarik pungutan liar ke perusahaan tambang .

Dugaan yang disebutkan muncul setelahnya nama Menteri Penanaman Modal /BKPM Bahlil Lahadahlia disebut-sebut mempermainkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan cara mengajukan permohonan beberapa jumlah uang apabila izin mau diperpanjang.

“Saya sedang bicara dengan kepala biro hukum saya, kami sedang mempertimbangkan ini untuk melaporkan terhadap aparat penegak hukum khususnya ada dugaan pungli, mengatasnamakan saya, atau mengatasnamakan Satgas,” ujar Bahlil pada konferensi pers dalam kantornya, Awal Minggu (18/3/2024).

Bahlil menegaskan, dugaan terkait evakuasi banyak uang melawan IUP yang dimaksud dicabut merupakan kabar yang kurang pas. Sebab menurutnya, setiap saat ada cara yang dimaksud digunakan berbagai pihak untuk menyerang untuk menggagalkan kebijakan hilirisasi.

“Berbagai macam godaan atau cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor materi baku ini dicabut, termasuk menyerang kita di area Indonesia,” pungkas Bahlil.

Sebelumnya, sibuk diberitakan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga diduga mempermainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belakangan kerap dicabut pemerintah oleh sebab itu dianggap tidaklah segera melakukan eksekusi pada lapangan.

Pada kesempatan yang digunakan berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengaku telah terjadi mendengar kabar bahwa adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang digunakan dilaksanakan oleh Bahlil Lahadalia.

Menurutnya ada beberapa uang yang dimaksud diminta oleh Bahlil untuk entrepreneur tambang sebelum mencabut IUP -nya. Atas kabar tersebut, Mulyanto minta KPK segera memeriksa Bahlil.

“Sebagai Kasatgas Penataan Pemanfaatan Lahan juga Penataan Investasi, Bahlil diduga melakukan penyalahgunaan wewenang di mencabut dan juga mengaktifkan kembali IUP juga HGU lahan sawit di tempat beberapa daerah,” kata Mulyanto di keterangannya (4/3).

Catatan MNC Portal, pada tahun 2022 lalu Bahlil Lahadalia berusaha mencapai akan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral serta batu bara, yang termasuk pada dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, juga substansi galian C.

Selain itu juga akan dilaksanakan pencabutan 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, kemudian HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektar.

Related Articles

Back to top button