Ekonomi

Isu Pajak Kendaraan Bermotor Naik, Hal ini Kronologinya!

Liputan76 – Belum lama ini berhembus isu mengenai kenaikan pajak motor berbahan bakar bensin. Hal ini ditengarai muncul akibat upaya peralihan motor berbahan bakar bensin ke motor berbahan bakar energi listrik.

Isu ini dihembuskan pertama kali serta menjadi besar di area rakyat setelahnya Luhut Panjaitan, selaku Menko Marves, menyampaikan hal ini pada sebuah kesempatan. Namun Jodi Mahardi selaku juru bicara sang menteri segera mengklarifikasi hal tersebut.

Klarifikasi Juru Bicara Menko Marves

Jodi menyampaikan bahwa apa yang mana disampaikan sang menteri bukanlah mengenai meninggal pajak kendaraan beroda dua motor bensin pada waktu dekat. Hal ini menjadi wacana yang dimaksud bergulir di rangkaian bidang usaha perbaikan kualitas udara pada Jabodetabek yang sebelumnya pernah dibahas.

Usul ini sendiri mengemuka agar dapat memberikan efek jera pada pengguna kendaraan non-listrik, sehingga publik mulai terdorong untuk menggunakan transportasi umum yang mana sudah disediakan juga jangkauannya cukup merata pada area Jabodetabek ini.

Seperti yang dimaksud kemungkinan besar sudah pernah Anda pahami, beberapa waktu lalu kualitas udara di dalam Jabodetabek sempat benar-benar buruk lalu bahkan tiada layak untuk dihirup. Buruknya kualitas udara ini ditengarai oleh sebab itu penyelenggaraan kendaraan umum yang mana berlebih, sehingga polusi udara meningkat.

Padahal apabila ditilik tambahan jauh, polusi udara yang terjadi tidaklah belaka disebabkan lantaran kendaraan bermotor yang digunakan berbahan bakar minyak saja. Pencemaran juga ‘didukung’ oleh aktivitas sejumlah pabrik yang mana ada dalam sekitar area Jabodetabek, serta limbahnya terbawa serta melayang dalam langit area ini.

Arah Kebijakan lalu Dana Pajak

Rencana yang dimiliki adalah dengan meningkatnya pajak motor berbahan bakar bensin, maka area ini akan memperoleh pemasukan yang digunakan tambahan besar. Pendapatan ini kemudian dikembalikan ke rakyat, dengan subsidi pada transportasi rakyat seperti LRT, kereta cepat, atau transportasi rakyat lainnya.

Dengan skema ini sebenarnya cukup masuk akal apabila umum kemudian berharap adanya peningkatan kualitas transportasi umum, sehingga dapat menjadi opsi terbaik pada berpindah dari satu titik ke titik lain untuk berbagai keperluan.

Namun demikian hal ini ternyata masih sebatas wacana lalu belum ada aksi lanjut nyata pada rencana yang dimaksud hingga sekarang.

Kontributor : I Made Rendika Ardian

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button