Nasional

Kapolri Bakal Proses Kapolda Ketahuan Langgar Netralitas Pemilihan Umum

Liputan76 – JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, dirinya tak segan memproses Kapolda yang digunakan ketahuan melanggar netralitas Pemilihan Umum 2024 .

Hal itu dikatakan Kapolri merespons pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang digunakan akan menghadirkan seseorang Kapolda, sebagai saksi di gugatan sengketa Pilpres 2024 pada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tentunya kedudukan kami apalagi ada isu saksi dari Kapolda lalu sebagainya, ya kita tunggu saja, apabila memang benar betul ada, melanggar, ya kita proses,” kata Kapolri pada waktu ditemui usai rapat koordinasi (rakor) dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, lalu Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di area Kantor Kemenko Polhukam, Ibukota Indonesia Pusat, Hari Jumat (15/3/2024).

Di sisi lain, Kapolri mempersilakan TPN Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan Kapolda sebagai saksi di gugatannya. Namun, harus dengan bukti yang mana kuat.

“Ya kalau memang benar ada ya boleh-boleh saja,” ucapnya.

Kapolri mengungkapkan, meskipun ia mengizinkan manusia Kapolda bersaksi, namun ia mengaku belum mengetahui siapa Kapolda yang dimaksud akan dihadirkan oleh TPN Ganjar-Mahfud di gugatan MK tersebut.

“Lah saya justru mengawaitu namanya siapa,” ujarnya.

Sebelumnya, PDIP sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo lalu Mahfud MD, siap menghadirkan pribadi Kapolda, pada waktu melakukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di dalam MK.

Hal yang dimaksud diungkap Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat. “Kami miliki data serta bukti yang mana kuat sekali. Kami tidak ada akan larut dengan kesulitan selisih nomor perolehan,” kata Henry pada keterangannya, Mulai Pekan (11/3/2024).

“Tapi kami akan fokus pada TSM oleh sebab itu kejahatan ini telah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang mana kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang digunakan TSM,” tambahnya.

Menurut Henry, kekalahan Ganjar-Mahfud di area Jawa Tengah (Jateng) juga tidak ada terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Hal itu akan dibuktikan pada waktu bersidang pada MK.

“Tanpa itu tidaklah akan ada selisih pendapat seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga warga mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain,” jelasnya.

“Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot,” tutupnya.

Related Articles

Back to top button