Ekonomi

Kata Istana: Perlu Evaluasi Rencana Food Estate

Liputan76 – pemerintahan berencana untuk melakukan evaluasi terhadapa kegiatan food estate usai disindir kegiatan gagal di Debat Keempat Cawapres di area JCC pada Mingguan di malam hari (21/1/2024).

Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, implementasi food estate memang sebenarnya tak sepenuhnya sempurna, untuk itu dirinya pun mengakui untuk agar ada evaluasi pada kegiatan tersebut.

“Dalam implementasinya kan tentu ada evaluasi ya, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, itu terus berjalan ya supaya apa yang digunakan jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa jadi tercapai,” kata Ari di tempat kompleks Istana Negara, Jakarta, Awal Minggu (22/1/2024).

Kebijakan food estate, menurut Ari, diadakan pemerintah untuk mensiasati ancaman krisisi pangan usai Pandemi Covid-19.

“Banyak negara yang dimaksud kemudian menjadi negara gagal dikarenakan beliau bukan mampu memenuhi permintaan pangannya, termasuk juga nilai pangan itu melambung tinggi di dalam pasaran dunia,” beber Ari.

Maka dari itu kata dia, lahirlah acara food estate untuk merespons ancaman tersebut.

“Untuk merespons itu harus ada terobosan yang dimaksud skalanya tidaklah bisa jadi skala kecil, harus skala besar juga itulah sebabnya mengapa bapak Presiden menggerakkan untuk merespons dampak pandemi dan juga kemudian munculnya situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan (food estete),” lanjutnya.

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, membuka debat dengan penuh kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni antara Tuhan, manusia, juga alam.

Dalam pernyataannya, Mahfud MD menegaskan bahwa diskusi atau debat yang digunakan sedang berlangsung miliki dampak besar terhadap tiga aspek penting yang tersebut akan menentukan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga bangsa Indonesia.

“Bismillahirohmanirohim, menghadapi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, diskusi atau debat ini sangat penting oleh sebab itu menyangkut tiga hal yang akan menentukan masa depan NKRI juga bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia, kemudian alam,” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD kemudian menyoroti perlunya proteksi terhadap lingkungan hidup agar masih lestari. Ia mengingatkan bahwa konstitusi juga menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani semakin sedikit lahan pertanian semakin sedikit, tapi subsidi semakin besar. Pasti ada yang tersebut salah,” tegasnya.

Menyoroti kondisi petani dan juga pertanian, Mahfud MD menyatakan keprihatinannya. Dengan sedikitnya jumlah total petani kemudian lahan pertanian yang tersebut tersedia, konsumsi pangan setiap tahun terus naik. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu ditinjau ulang.

“Pada 16 Juni 2011 sebagai ketua MK, saya sudah ada menyatakan apa-apa yang mana diperlukan. Saya menyebabkan vonis tanggal 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk ukurannya ada 4: pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, lalu pemeliharaan terhadap hak-hak yang diwariskan,” jelas Mahfud MD.

Dalam upayanya menjaga kelestarian, Mahfud MD mengungkapkan programnya yang dimaksud disebut “Petani Bangga Bertani di area Laut Jaya,” yang tersebut ditujukan untuk memberdayakan petani lalu nelayan agar sejahtera. Ia menegaskan perlunya menghindari proyek seperti “food estate” yang mana dinilai gagal dan juga merusak lingkungan.

“Kami punya kegiatan ‘Petani Bangga Bertani di dalam Laut Jaya,’ nelayan yang mana sejahtera. Jangan misalnya seperti ‘food estate’ yang digunakan gagal serta merusak lingkungan. Yang benar aja, terima kasih,” pungkasnya.

Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa kegiatan Food Estate harus dihentikan.

Hal itu dikatakan Cak Imin ketika menyampaikan visi, misi, juga kegiatan pada segmen pertama debat keempat Pilpres 2024.

“Kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilaksanakan melalui food estate,” kata Cak Imin pada DKI Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Hari Minggu (21/1/2024).

“Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan rakyat adat kita, menghasilkan kembali konflik agraria dan juga merusak lingkungan kita. Ini adalah harus dihentikan,” tegas dia.

Sekadar informasi, food estate adalah inisiatif ketahanan pangan nasional yang tersebut dikerjakan oleh Kementerian Perlindungan (Kemenhan) di area bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button