Ekonomi

Lahan Proyek IKN Maladministrasi, Ombudsman Ungkap Kerugian Warga

Liputan76 – Otoritas Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) menyanggah tudingan bahwa otoritas melakukan malaadministrasi pada pemanfaatan lahan untuk pembangunan IKN di dalam Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos, menjelaskan bahwa kontroversi ini dimulai pada tahun 2022 ketika Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan surat edaran (SE) yang mana mengatur pembekuan operasi pengalihan hak melawan tanah.

“Edarannya itu, tetapi kemudian di dalam pada praktiknya bukanlah belaka pengalihan yang tidaklah terlayani, jadi ada lebih besar dari pengalihan. Sehingga, penduduk mengadu pada Ombudsman,” kata Achmad pada Akhir Pekan (21/1/2024).

Ia menjelaskan, ada kendala di komunikasi di dalam lapangan antara petugas lapangan Kementerian ATR/BPN dengan publik yang dimaksud memiliki lahan.

Menurutnya, meskipun rakyat diizinkan untuk mendaftarkan hak menghadapi tanah mereka dari status girik menjadi milik dengan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM), banyak Kantor BPN yang tersebut bukan beroperasi.

“Sebenarnya, kalau orang ingin mendaftarkan haknya dari semula girik menjadi milik itu boleh-boleh saja; tetapi pada waktu itu, semua ditutup kantornya. Jadi, itulah teguran yang digunakan diberikan pada Ombudsman,” jelas Achmad, dikutipkan via Antara.

Ia meyakini, Kementerian ATR/BPN sudah ada memperbaiki layanan mereka dengan melaksanakan peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Daerah Perkotaan Negara.

Sebelumnya dilaporkan, Ombudsman RI menemukan beberapa orang pelanggaran terjadi pada proses penyelenggaraan IKN pada Kalimantan Timur.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengungkapkan sebagian permasalahan yang dimaksud ditemukan berkaitan dengan pemakaian juga pembebasan lahan untuk konstruksi IKN.

“Ombudsman menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di proses pemanfaatan atau pembebasan lahan di pengaplikasian IKN,” kata Najih di konferensi pers Laporan dan juga Monitoring Ombudsman RI Tahun 2023 dalam Gedung Ombudsman Kuningan, Jakarta, Hari Jumat (19/1/2024).

Meski demikian, Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang mana dialami rakyat akibat malaadministrasi pada hal penyelenggaraan maupun pembebasan lahan pada IKN.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button