Ekonomi

Marak Pabrik Sawit Tanpa Kebun, pemerintahan Diminta Bersikap Tegas

JAKARTA – Sejumlah kalangan memohonkan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap banyaknya bermunculan pabrik kelapa sawit tanpa kebun juga tidak ada mempunyai kemitraan yang mana izinnya diberikan kepala daerah. Kehadiran pabrik yang dimaksud kerap kali tanpa mempertimbangkan daya membantu wilayah dan juga mengabaikan regulasi.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Perekonomian Universitas Almasdi Syahza mengemukakan otoritas pusat harus komitmen menjalankan aturan yang mana mereka itu buat. Sebab, selama ini yang menjadi kesulitan adalah bukan konsistennya aturan pusat dengan pelaksanaan ke daerah.

Salah satu yang dimaksud berubah menjadi persoalan adalah menjamurnya pabrik sawit tanpa kebun ataupun pabrik mini yang digunakan tidak ada menjalin kemitraan sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Beleid ini mengatur bahwa pabrik harus mempunyai perkebunan sendiri, apabila bukan ada maka pabrik diwajibkan menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasokan substansi baku 20%.

Prof. Almasdi menyatakan kesulitan izin establishment pabrik kelapa sawit harus mengikuti aturan yang mana berlaku. Jika tidaklah akan segera berubah jadi permasalahan di kemudian hari.

“Dari sisi pertimbangan jarak antar pabrik, adanya kemitraan, dan juga daya mendukung wilayah tentu berubah menjadi acuan melalui sebuah studi kelayakan pabrik kelapa sawit (PKS). Kecuali PKS didirikan tanpa dokumen studi kelayakan kemudian Amdal (analisis dampak lingkungan), ini beresiko terhadap perizinan,” ujar ia pada pernyataannya, Kamis (28/3/2024).

“Jika pemberian izin (pabrik sawit) dikaitkan dengan aktivitas kebijakan pemerintah tentu akan berdampak setelahnya pilkada 2024, umpama apabila melanggar akan dikejar oleh lawan politik,” tambah Almasdi.

Dia menegaskan peluncuran pabrik sawit tanpa kebun jelas mengganggu tata niaga sawit yang tersebut telah berjalan. Karena itulah, pemerintah tempat juga pusat harus tegas di menjalankan regulasi.

“Jelas mengganggu (pabrik sawit tanpa kebun) tapi salah pemerintah juga. Kenapa diberikan izin pabrik sawit tanpa kebun, harus diakui ini salah satu dampak otonomi daerah. Yang punya wilayah itu bupati bukanlah pemerintah pusat,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menjelaskan memang sebenarnya pemerintah mengizinkan pabrik sawit tanpa kebun berdiri tetapi diwajibkan menjalin kemitran dengan petani. “Dengan adanya kemitraan inilah, pabrik sawit dapat mengetahui sumber buah sawitnya,” jelas Rawing.

Artikel ini disadur dari Marak Pabrik Sawit Tanpa Kebun, Pemerintah Diminta Bersikap Tegas

Related Articles

Back to top button