Nasional

Mendagri Usul Klausul Peralihan Status Ibu Pusat Kota Ibukota Ketika Keppres IKN Terbit

Liputan76 – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengusulkan agar ada satu klausul yang mana mengatur tentang peralihan status Ibu Pusat Kota DKI Jakarta dihilangkan ketika Keppres IKN terbit. Mendagri mengusulkan agar klausul itu dibunyikan pada RUU Daerah Khusus Ibukota Indonesia (DKJ) maupun UU IKN.

“Kami juga mohon kalau bisa jadi pada UU DKJ ada satu pasal di dalam bagian peralihan atau bagian akhir yang tersebut menegaskan kembali bahwa UU DKJ ini berlaku ketika ibu kota negara pindah ke IKN pasca Keppres tentang itu diterbitkan. Sehingga dibunyikan di area UU IKN, dibunyikan juga di dalam UU DKJ,” kata Tito ketika rapat oleno RUU DKJ dengan Baleg DPR, Rabu (13/3/2024).

Ia menjelaskan, usulan itu dilayangkan agar tak terjadi polemik hukum. Pasalnya, kata Tito, pembahasan kemudian pengesahan RUU DKJ molor dari ketentuan yang tersebut telah terjadi ditetapkan.

“Sehingga tak menjadi polemik hukum nantinya dikarenakan adanya waktu gap yg mungkin saja bagi beberapa pihak agak terlambat. Harusnya 15 Februari kita harapkan bisa jadi nanti diselesaikan di area masa sidang ini dan juga mungkin saja di area Paripurna mendatang,” kata Tito.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Sektor Hukum Dini Purwono mengungkapkan bahwa sampai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), DKI Ibukota Indonesia masih tetap saja menjadi ibu kota negara. “Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI DKI Jakarta masih sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara,” kata Dini pada keterangannya dikutip, Hari Jumat (8/3/2024).

Dini menjelaskan, Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada pada waktu Keppres diterbitkan. Setelah Keppres yang dimaksud terbit, katanya, maka otomatis DKI Ibukota Indonesia berhenti menjadi ibu kota negara. Namun kapan terbitnya Keputusan Presiden akan tergantung dengan kewenangan Presiden.

“Aturan terkait hal yang dimaksud diatur pada Pasal 41 UU IKN. Bhw sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai area otonom, dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Daerah Perkotaan Ibukota Indonesia sebagai Ibu Perkotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut kemudian dinyatakan tiada berlaku,” kata Dini.

Related Articles

Back to top button