Lifestyle

Pajak Motor Bensin Mungkin Naik, Bisa Atasi Pencemaran Zat Berbahaya Udara?

Liputan76 – Belakangan ini masih padat mengenai wacana kenaikan pajak untuk kendaraan bermotor. Hal itu mendapat pro kontra dari masyarakat walaupun masih berbentuk wacana.

Menteri Koordinator Area Kemaritiman serta Penanaman Modal (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pemerintah untuk meninggal pajak sepeda gowes motor bensin di dalam Indonesia.

Menurut Menko Marves, naiknya pajak sepeda gowes motor bensin nantinya akan dialokasikan untuk keperluan transportasi umum.

“Tadi kita juga rapat, lalu pemerintah berada dalam menyiapkan kebijakan meninggal pajak untuk sepeda gowes motor konvensional. Sehingga nanti itu mampu subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat,” ujar Luhut, di dalam Jakarta, Kamis (18/11/2024).

Lebih lanjut, dikatakan Luhut, rencana yang disebutkan juga merupakan upaya untuk menghurangi polusi udara agar perlahan publik dapat beralih ke kendaraan listrik.

“Jadi segala macam kita lakukan, dari penerapan ganjil genap, meningkatkan pajak, sampai akhirnya menyiapkan infrastruktur agar rakyat menitipkan mobil atau motornya. Dan juga langkah-langkah lain yang dimaksud sudah ada kita rumuskan,” jelas Luhut.

Polusi Kendaraan Bermotor

Masalah pencemaran dari kendaraan bermotor ini telah diutarakan oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB).

Dari semua jenis kendaraan, kendaraan beroda dua motor bensin ada di area sikap nomor dengan total presentase sebesar 45 persen, disusul oleh truk, bus, mobil, diesel, mobil bensin, hingga kendaraan roda tiga.

Kendati belum ada kepastian kapan kemudian berapa besaran kenaikannya, Menteri Luhut menyatakan akan menghadirkan hal ini ke rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.

Pemprov DKI Sudah Naikan PKB

Di sisi lain, otoritas Provinsi DKI Ibukota menerbitkan tarif pajak kendaraan terbaru. Tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) terbaru ini berlaku per 5 Januari 2025.

Besaran tarif kendaraan itu diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah kemudian Retribusi Daerah, yang dimaksud diteken Pj. Gubernur Heru Budi pada 5 Januari 2024.

Pajak progresif motor serta mobil naik 0,5 persen dibandingkan aturan lama, Peraturan Daerah Provinsi DKI Ibukota Nomor 2 tahun 2015.

Namun, pada perda terbaru tarifnya maksimal 6 persen untuk kendaraan kelima dan juga seterusnya. Sementara di dalam aturan lama tarif tertingginya 10 persen untuk kendaraan ketujuhbelas dan juga seterusnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button