Nasional

PDIP Gugat KPU ke PTUN tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Pilpres 2024

JAKARTA – Tim hukum Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Cakung, Ibukota Timur, Selasa (2/4/2024) siang. Tim hukum PDIP menyimpulkan KPU telah lama melakukan perbuatan bertarung dengan hukum yang bermuara pada perolehan hasil pilpres yang digunakan mengungguli paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka.

Pimpinan pasukan hukum PDIP Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa sikap KPU yang mana melakukan perbuatan berhadapan dengan hukum dimulai sejak penetapan paslon urut 2, teristimewa di meloloskan Wali Pusat Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

“Bahwa perbuatan berperang melawan hukum yang dimaksud berdampak pada penetapan calon presiden dan juga delegasi presiden yang tersebut meloloskan Gibran Rakabuming Raka, pelaksanaannya adalah suatu tindakan yang dimaksud direalisasikan oleh aparatur negara,” ujar Gayus di dalam lobi PTUN, Selasa (2/4/2024).

PDIP Gugat KPU ke PTUN masalah Perbuatan Melawan Hukum pada Pilpres 2024

Dia menjelaskan KPU juga dinilai melakukan perbuatan berjuang melawan hukum satu di antaranya menggunakan sumber daya negara demi menguntungkan paslon Prabowo-Gibran di antara paslon capres cawapres lainnya. “Penggunaan sumber daya negara yang mana menguntungkan paslon 02 dan juga hasil perolehan pilpres presiden lalu delegasi presiden,” tutur Gayus.

Ia melanjutkan, tindakan KPU yang dimaksud telah lama melanggar aturan juga kode etik penyelenggaraan pilpres yang seharusnya ditaati. “Dan perbuatan berhadapan dengan hukum yang dimaksud bertentangan dengan asas-asas lalu norma-norma yang digunakan ada pada aturan tentang pemilihan umum,” tegas Gayus.

Gayus menyatakan PDIP adalah salah satu pihak, selaku partai politik, yang digunakan dirugikan menghadapi tindakan KPU tersebut. “Bahwa PDIP sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud merupakan salah satu pihak yang mana dirugikan berhadapan dengan perbuatan menghadapi hukum tersebut. Itu inti dari apa yang kami ajukan yang tersebut sudah ada kami daftarkan,” ungkap Gayus.

Diketahui sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang dimaksud berkaitan dengan pembatalan pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

“Dua putusan yang dimaksud menyangkut pelanggaran etika yang digunakan terjadi dalam MK maupun di dalam KPU itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata usaha negara. Kita mempertimbangkan itu,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Selasa (6/2/2024).

Kendati demikian, Todung mengaku masih rencana yang disebutkan masih dipertimbangkan secara internal. Di sisi lain, TPN sudah pernah memohonkan Bawaslu untuk mengawasi setiap serangkaian penyelenggaraan Pemilu. “Jadi artinya kemungkinan besar kami akan melakukan itu. Tapi juga mungkin saja kami melakukan yang lain,” tambah dia.

Artikel ini disadur dari PDIP Gugat KPU ke PTUN soal Perbuatan Melawan Hukum di Pilpres 2024

Related Articles

Back to top button