Nasional

Pemprov DKI Tak Kunjung Tetapkan Sanksi ke Gibran Soal Bagi-bagi Susu di area CFD, PKS: Ada Tekanan Dari Siapa?

Liputan76 – Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Taufik Zoelkifli mempertanyakan sikap Pemprov DKI yang tak kunjung menetapkan sanksi untuk Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka masalah tindakan hukum bagi-bagi susu gratis di kegiatan Car Free Day (CFD) 3 Desember 2023 lalu.

Ia menilai, seharusnya tak perlu waktu lama bagi Pemprov DKI untuk menentukan hukuman bagi Gibran. Lebih lanjut, Taufik beranggapan, ada pihak yang memberikan tekanan untuk Pemprov DKI agar tak menjatuhkan sanksi terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Jadi, kalau misalnya seperti ini ya kita jadi curiga gitu, ini kenapa nggak cepat. Kemungkinan ada tekanan dari pihak mana? Paling begitu. Harusnya kan cepat,” ujar Taufik ketika dihubungi pada Mulai Pekan (22/1/2024).

Baca juga:

  • Raffi Ahmad Puji Gibran, Nagita Slavina Melongo Tatap Suami Selvi Ananda
  • Sikap Mahfud MD Tak Mau Jawab Pertanyaan Gibran Disorot, Netizen Kaitkan Kisah Imam Syafi’i Berdebat dengan Orang Bodoh
  • Gibran Diyakini Tak Asal Pilih, Jaket Naruto Ternyata Mengandung Pesan Dalam

Taufik mengatakan, seharusnya pemilihan berlangsung dengan menjalankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil (luber jurdil). Atas lambannya penentuan sanksi bagi Gibran, ia meragukan Pemprov DKI turut menjalankan prinsip tersebut.

Anggota Komisi B DPRD DKI DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menyinggung mengenai rencana konferensi para aktivis LGBT se-ASEAN dalam Jakarta. (Suara.com/Fakhri)
Anggota Komisi B DPRD DKI DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menyinggung persoalan rencana pertemuan para aktivis LGBT se-ASEAN dalam Jakarta. (Suara.com/Fakhri)

“Itu harus dibarengi dengan kejujuran lalu keadilan. Disanksi atau kemudian tindakan itu harus adil terhadap semua calon, semua pasangan calon kemudian bukan boleh terkena tekanan dari pihak manapun,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengajukan permohonan Pemprov DKI segera menindaklanjuti surat rekomendasi yang mana telah diturunkan oleh Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) DKI mengenai pelanggaran Gibran. Tujuannya agar warga meyakini pemilihan raya ini berjalan adil tanpa ada keberpihakan pada satu pihak.

“Mestinya harusnya KPU, Bawaslu ataupun Pemda DKI atau siapapun harus cepat menanggapi hal hal yang digunakan berkaitan dengan katakanlah sengketa Pemilu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI DKI Jakarta belum juga memutuskan sanksi untuk Gibran berhadapan dengan pelanggarannya bagi-bagi susu gratis di tempat area CFD, Akhir Pekan 3 Desember 2023 lalu. Hukuman untuk putra sulung Presiden Joko Widodo itu tergantung langkah Pemprov.

Surat Rekomendasi

Kepala Satpol PP DKI Arifin mengakui memang benar Pemprov sudah ada dikirimkan surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI perihal pelanggaran Gibran. Namun, surat yang disebutkan dikatakannya belum juga dibahas.

“Saya belum (membahas surat dari Bawaslu DKI) ini. Kita tunggu serta pasti ada pembahasan mengenai itu,” ujar Arifin dalam gedung Blok G lantai 22 Balai Pusat Kota DKI, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (18/1).

Menurut Arifin, pembahasan surat rekomendasi itu tiada sanggup dilaksanakan hanya saja oleh Satpol PP saja. Satuan Kerja Peralatan Daerah (SKPD) lain yang digunakan berkaitan juga harus dilibatkan.

Beda Kaesang Panco dengan Jokowi Dibanding Alam Ganjar Diskusi Industri Kreatif dengan Ganjar, Mana yang Lebih Berbobot

“Nanti kita bahas sama-sama oleh sebab itu kan harus dievaluasi dengan dengan unsur terkait. Kan ada biro hukum, penyelenggaraan itu kan CFD kan ada hubungan,” katanya.

Lebih lanjut, Arifin merasa di pengambilan langkah terkait hambatan ini tak boleh sembarangan. Harus dipastikan mengenai regulasi apa hanya yang tersebut mengatur berkenaan dengan persoalan hukum ini.

“Ya dibaca lagi pergub perdanya kita harus hati-hati menyatakan melanggar atau bukan melanggar,” ucapnya.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button