Ekonomi

Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah

Liputan76 – JAKARTA – Beroperasinya beratus-ratus tambang yang tersebut tak miliki izin alias ilegal pada Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Tak cuma merugikan negara, praktik penambangan ilegal yang disebutkan juga berdampak untuk lingkungan lalu kondisi sosial masyarakat.

Hal itu diungkap Praktisi Hukum Deolipa Yumara di diskusi “Menyoal Penegakan Hukum Illegal Ekstraksi di tempat Indonesia” yang tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Hukum, Hari Jumat (15/3/2024). Menurut data yang dimaksud diperoleh Deolipa Yumara Institut, banyak tambang ilegal di area Kaltim yang dimaksud beroperasi tanpa ada tindakan oleh pemerintah ataupun penegak hukum.

“Kita dapat informasi ada 200 titik (tambang ilegal) dan juga ini masih sebagian kecilnya,” terang Deolipa di diskusi tersebut. Menurut dia, penambangan batu bara secara ilegal ini kerap beroperasi di area antara dua tambang legal.

Menurut Deolipa, penambangan tak berizin itu beroperasi dengan memanfaatkan pelabuhan ilegal. Dari pelabuhan tersebut, satu kapal tongkang pengangkut batu bara ilegal seberat 7.500 ton sanggup menciptakan keuntungan Rp8 miliar. Dalam sehari, sambung dia, sanggup 15 kapal tongkang beroperasi mengangkut hasil penambangan ilegal tersebut. “Kerugian negara dapat triliunan,” tandasnya.

Advokat jika Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, penambangan ilegal ini berdampak pada berbagai aspek. Selain menyebabkan kerugian negara dan juga kehancuran lingkungan, konflik sosial juga kerap terjadi akibat keberadaan tambang ilegal tersebut.

Deolipa pun menyoroti kebijakan negara yang dimaksud tidak ada tegas untuk mengatasi persoalan tambang ilegal tersebut. Negara, kata dia, memang sebenarnya telah terjadi menciptakan aturan yang tersebut tegas mengenai pertambangan. Namun, pada praktiknya penambangan ilegal masih kerap dibiarkan tanpa ada tindakan.

Menurut dia, salah satu cara untuk mengatasi persoalan tambang ilegal yang dimaksud adalah dengan mempermudah pemberian izin usaha. Dengan begitu, penambangan dilaksanakan secara legal sehinggaberdampak pada pemasukan negara. “Pemerintah mampu memberi izin dengan membuka tambang rakyat yang tersebut legal,” ujarnya.

Senada, ahli hukum pertambangan Ahmad Redi berpandangan bahwa regulasi terkait pertambangan di tempat Indonesia telah baik. Namun, imbuh dia, perizinan untuk mengoperasikan tambang legal memang benar bukan mudah didapatkan oleh masyarakat. Dengan begitu, kata dia, kongkalikong antara penambang ilegal juga pemangku kebijakan kerap sulit terhindarkan.

Related Articles

Back to top button