Nasional

Respons KPK Usai Digugat ke Pengadilan lantaran Tak Kunjung Tangkap Harun Masiku

Liputan76 – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menanggapi gugatan praperadilan yang dimaksud diajukan Publik Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri Ibukota Selatan. MAKI sebelumnya menggugat pimpinan KPK sebab tak kunjung menangkap mantan caleg PDIP Harun Masiku, dituduh korupsi.

Nawawi mengatakan gugatan MAKI sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum pada KPK. Dia juga pasrah dengan menyerahkan hasil dari proses praperadilan yang digunakan diajukan MAKI.

“Tentu itu bentuk wujud kepedulian MAKI terhadap lembaga KPK, juga pada penegakan hukum pemberantasan korupsi. Kami hargai itu serta menyerahkan pada proses praperadilan nantinya,” kata Nawawi diambil Suara.com, Selasa (22/1/2024).

Di sisi lain, menanggapi desakan Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mendesak KPK mengatur sidang in absentia atau peradilan tanpa dihadiri terdakwa terhadap Harun Masiku, Nawawi mempunyai pandangan yang dimaksud berbeda.

“Semua kemungkinan tetap saja terbuka, hanya sekali sejauh ini kami mengamati belum ada urgensinya. Terlebih konsepsi peradilan in absentia itu, lebih tinggi tertuju pada penyelamatan kekayaan negara, jadi agak berbeda dengan apa yang digunakan berlangsung pada case si Harun Masiku ini,” ujarnya.

Nawawi pun menegaskan upaya pencarian terhadap Harun Masiku masih masih dilaksanakan KPK. Upaya pencarian juga sekaligus guna memverifikasi kondisi Harun Masiku, seperti yang digunakan sempat disebut Boyamin, kemungkinan telah meninggal.

“Tim sidik kami juga masih terus bekerja pada upaya pencarian lalu penangkapan pada yang bersangkutan, sekaligus juga dapat melakukan konfirmasi kegelisahan dari teman-teman MAKI, apakah yang mana bersangkutan masih hidup atau ada kemungkinan lainnya. Singkatnya, masih cukup alasan memberi waktu terhadap pasukan sidik untuk terus bekerja,” ujar Nawawi.

Gugatan MAKI

Dalam gugatan pada Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Selatan, Boyamin menggunakan kalimat ‘penghentian penyidikan. Kalimat itu mereka pilih lantaran KPK yang mana tak kunjung melaksanakan sidang in absentia atau peradilan tanpa dihadiri terdakwa terhadap Harun Masiku.

“Atas keengganan KPK sidang in absentia maka, saya dalilkan KPK telah terjadi menghentikan penyidikan secara materiel. Sehingga untuk mendobraknya perlu langkah gugatan praperadilan, untuk memohon Hakim perintahkan KPK melakukan sidang in absentia,” kata Boyamin untuk Suara.com, hari terakhir pekan (19/1/2024).

Boyamin mengatakan praperadilan ini juga untuk mengantisipasi tindakan hukum Harun Masiku dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu.

“Gugatan praperadilan ini adalah pada rangka mengurangi persoalan hukum Harun Masiku dijadikan sandera atau komoditas kebijakan pemerintah mendekati pemilu,” katanya.

Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang selebaran bergambar Harun Masiku ketika mengatur aksi teaterikal di area depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Hari Senin (15/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang selebaran bergambar Harun Masiku pada waktu mengadakan aksi teaterikal di dalam depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Mulai Pekan (15/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

KPK yang mana tak kunjung menangkap Harun Masiku, menimbulkan kasusnya menjadi gorengan politik. Oleh karenanya KPK didesak untuk segera menyelesaikan perkaranya.

“KPK harus menuntaskan perkara ini, untuk menjaga dari perkara ini dijadikan gorengan urusan politik untuk saling sandera atau serangan lawan politik. Dengan berlarut-larutnya perkara ini maka akan selalu didaur ulang untuk kepentingan politik,” sambungnya.

Dalam gugatan, pihak termohon tertoreh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara pemohon MAKI, Lembaa Pengawas Pengawal serta Penegakan Hukum Indonesia, kemudian Lembaga Kerukunan Komunitas Abdi Keadilan (Kemaki).

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Selatan pada Selasa 16 Januari 2024 degan nomor perkara 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Di kolom klarifikasi perkara tertulis, sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

(Sumber: Suara.com)

Related Articles

Back to top button