Nasional

Sempat Buron, 1 Tersangka PPLN Kuala Lumpur Menyerahkan Diri

Liputan76 – JAKARTA – Satu terperiksa panitia pemilihan luar negeri (PPLN) pada Kuala Lumpur, Tanah Melayu pada persoalan hukum dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menyerahkan diri. Tersangka berinisial MKM yang dimaksud menyerahkan diri pada Rabu 13 Maret 2024, usai menjadi buron serta masuk daftar pencarian orang (DPO).

“DPO berhadapan dengan nama Masduki perkara PPLN Kuala Lumpur, pagi ini menyerahkan diri,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro terhadap wartawan, Rabu (13/3/2024).

Selanjutnya, kata Djuhandhani, pihaknya akan menyerahkan satu terdakwa yang dimaksud ke Kejaksaan Negeri DKI Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), menyusul enam terperiksa lain. Dia menjelaskan, ketika ini pihaknya juga berada dalam mendalami alasan buron yang dimaksud menyerahkan diri ke Bareskrim Polri.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri sudah pernah menetapkan tujuh PPLN dalam Kuala Lumpur, Negara Malaysia sebagai terperiksa persoalan hukum dugaan pelanggaran pemilihan 2024. Enam dituduh sudah pernah dilimpahkan ke Kejari Jakpus pada hari terakhir pekan 8 Maret 2024, pasca berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Sementara satu terperiksa lainnya menjadi buron akibat melarikan diri. “Betul (satu tersangka) DPO,” kata Djuhandhani terhadap wartawan, hari terakhir pekan (8/3/2024).

Adapun keenam terperiksa yang mana sudah tambahan dulu dilimpahkan ke Kejari Jakpus, ialah UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur, PS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur. Kemudian APR selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, A.KH selaku anggota PPLN Kuala Lumpur).

Lalu, TOCR selaku anggota PPLN Kuala Lumpur, kemudian DS selaku anggota PPLN Kuala Lumpur. Djuhandhani menjelaskan, para terperiksa terlibat ‘lobi-lobi’ dengan partai kebijakan pemerintah (parpol) di tempat Indonesia, masalah daftar pemilih masih (DPT) pemilihan presiden (pilpres).

“Daftar Pemilih Tetap juga Fakta Pemilih telah terjadi ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dijalankan dengan cara tiada benar dan juga tidaklah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, belaka berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan partai politik,” kata Djuhandhani pada waktu dikonfirmasi, Kamis (29/2/2024).

Enam di dalam antaranya, kata Djuhandhani, diduga melakukan tindakan pidana pilpres merupakan sengaja menambah atau mengempiskan daftar pemilih di pemilu, setelahnya ditetapkannya daftar pemilih tetap memperlihatkan dan/atau dengan sengaja memalsukan data juga daftar pemilih.

“Sebagaimana dimaksud pada Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang tersebut terjadi di tempat KBRI Kuala Lumpur, Malaysia,” ucapnya.

Sedangkan, satu dituduh lainnya diduga melakukan tindakan pidana pilpres dengan sengaja memalsukan data dan juga daftar pemilih. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud terjadi di dalam KBRI Kuala Lumpur, Malaysia.

Related Articles

Back to top button