Kesehatan

Sidang Putusan Etik 2 ‘Bos’ Pungli Rutan KPK Digelar 27 Maret 2024

Liputan76 – JAKARTA – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( Dewas KPK ) menjadwalkan 2 dari 3 ‘bos’ pungutan liar ( pungli ) rumah tahan (rutan) KPK akan menjalani sidang putusan etik, Rabu, 27 Maret 2024 mendatang.

“Sidang putusan untuk mantan plt Karutan (R) serta mantan Koord Kamtib rutan (SH) tanggal 27 Maret,” kata Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris ketika dihubungi wartawan, Hari Jumat (15/3/2024).

Untuk diketahui, Dewas KPK mulai mengadakan sidang etik terhadap tiga pegawai KPK yang mana diduga terlibat pungli. Tiga orang yang dimaksud merupakan sisa dari total 93 pegawai komisi antirasuah yang dimaksud diduga terlibat pungli.

Selain Plt Karutan juga mantan Koordinator Kamtib Rutan, satu orang lainnya adalah Karutan pada waktu ini, Achmad Fauzi (AF). Haris menyebutkan, AF belum ditentukan kapan ia akan menjalani sidang putusan lantaran proses persidangan masih berlanjut.

“Sidang etik untuk Karutan AF belum selesai,” ujarnya.

Ketua Anggota Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan, dari 90 pegawai terdapat 78 yang mana dijatuhi sanksi berat.

“Dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat dalam bentuk permohonan maaf secara terbuka langsung,” kata Tumpak pada waktu konferensi pers pada Kantor Dewas, Kamis (15/2/2024).

Tumpak menjelaskan, 12 lainnya ia serahkan untuk Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa. Alasannya, lantaran ketika merekan melakukan pelanggaran etik yang dimaksud belum terbentuk Dewas KPK. “12 orang dalam antaranya menyerahkan ke Sekjen KPK untuk diadakan penyelesaian selanjutnya,” ujarnya.

“Karena apa? oleh sebab itu dia itu melakukan perbuatan sebelum adanya Dewas KPK, sehingga Dewas KPK tiada berwenang untuk mengadili hal tersebut,” ujarnya.

Tumpak melanjutkan, para terperiksa yang dimaksud dijatuhi sanksi berat didapati melanggar pasal 4 ayat 2 huruf b peraturan dewas tahun 2021 yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan kemudian atau kewenangan yang tersebut dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK di penyelenggaraan tugas untuk kepentingan pribadi.

“Jadi pada penyelenggaraan tugas nya selaku petugas tahanan beliau mendapatkan suatu keuntungan pribadi berbentuk uang,” ucapnya.

Related Articles

Back to top button