Ekonomi

Strategi Power Wheeling Dinilai Berisiko Rugikan Negara

JAKARTA – Power wheeling dinilai sebagai skema liberalisasi ketenagalistrikan yang tersebut berisiko merugikan negara. Power wheeling merupakan mekanisme yang dimaksud memperbolehkan pihak swasta atau independent power producer (IPP) untuk mendirikan pembangkit listrik dan juga jual secara segera terhadap rakyat melalui jaringan transmisi milik negara.

“Liberalisasi ketenagalistrikan sebagai power wheeling itu melanggar Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang dimaksud menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang digunakan penting bagi negara lalu yang menguasai hajat hidup warga banyak harus dikuasai oleh negara,” kata pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi di pernyatannya, diambil Hari Senin (1/4/2024).

Fahmy menjelaskan power wheeling merupakan pola unbundling yang diatur di UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan. Lagi pula pola unbundling yang disebutkan bahkan sudah ada dibatalkan oleh tindakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui kebijakan Nomor 111/PUU-XIII/2015, MK memutuskan bahwa unbundling di kelistrikan bukan sesuai dengan UUD 1945. Lalu UU itu direvisi dengan menghilangkan pasal unbundling. “Selain bertentangan dengan UUD kemudian tindakan MK, Kementerian Keuangan juga pernah menolak tegas akibat membebani fiskal negara. Dalam hal ini subsidi energi pasti membengkak,” tambah Fahmy.

Jika negara tiada mau menambah subsidi energi, Fahmi menegaskan bahwa rakyat yang tersebut akan menanggung beban risiko kenaikan tarif listrik yang digunakan pada waktu ini masih dikendalikan oleh negara. Penerapan power wheeling juga berisiko menyengsarakan rakyat. Pasalnya, dengan skema power wheeling, tarif listrik akan datang ditetapkan pada mekanisme pasar.

“Dengan power wheeling, penetapan tarif listrik ditentukan oleh demand and supply, pada pada waktu demand tinggi kemudian supply tetap, tarif listrik pasti akan dinaikkan,” jelas Fahmy.

Fahmy beranggapan, klausul power wheeling merupakan dorongan dari pihak-pihak swasta yang berkepentingan dengan dalih transisi energi. eksekutif kemudian DPR harusnya lebih lanjut terpencil meninjau risiko besar pada implementasi power wheeling.

Sebab itu, Fahmy meminta untuk penduduk untuk terus memantau perkembangan pembahasan power wheeling yang digunakan pada waktu ini dibalut pada RUU Energi Baru kemudian Daya Terbarukan. “Kabarnya akan dibahas lagi pada waktu dekat oleh DPR serta pemerintah,” tandasnya.

Artikel ini disadur dari Skema Power Wheeling Dinilai Berisiko Rugikan Negara

Related Articles

Back to top button