Nasional

Sylviana Murni Khawatir Terjalin Dualisme Kekuasaan apabila Wapres Pimpin Kawasan Aglomerasi

Liputan76 – JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sylviana Murni menyalahkan keberadaan Pasal 55 ayat 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus DKI Jakarta (DJK) bahwa delegasi presiden (wapres) akan menjadi pemimpin Dewan Kawasan Aglomerasi yang dimaksud terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian Cianjur. Pasalnya, beliau menilai dualisme kekuasaan akan terjadi.

Maka itu, menurut dia, pemberian kewenangan wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di tempat RUU DKJ harus dipertimbangkan. Hal itu diungkapkan Sylviana pada Rapat Pleno RUU DKJ yang dijalankan Badan Legislasi (Baleg) DPR bersatu Mendagri Tito Karnavian, dan juga perwakilan DPD, Kemenkeu, hingga Bappenas, Rabu (13/3/2024).

“DPD RI berpandangan bahwa atribusi kewenangan secara secara langsung terhadap wapres sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi di RUU ini harus dipertimbangkan sedemikian rupa,” kata Sylviana pada forum rapat.

Ia menjelaskan, pertimbangan pemberian Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ agar tak terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dengan wapres. Ia menilai, pemberian wewenangan itu berpotensi timbulkan pecah kongsi antara presiden dengan wapres.

“Agar tidaklah terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan juga perwakilan presiden yang mana dapat berpotensi timbulkan pecah kongsi antara keduanya dalam kemudian hari,” kata Sylviana.

Pada dasarnya, kata Sylviana, penugasan untuk wapres harus berdasarkan kewenangan mandat dari presiden sebagai penanggung jawab tertinggi negara. “Dan saya yakin ini telah diperhitungkan dengan matang sebagai penanggung jawab tertinggi,” ucap Sylviana.

“Saya yakin ini telah diperhitungkan kemudian dipertimbangkan baik oleh Baleg DPR RI dan juga juga Kemendagri,” tandasnya. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang tersebut meliputi DKI Jakarta dan juga kota sekitarnya.

Terkait urgensinya, Tito menggambarkan persoalan banjir yang tersebut memerlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah yang digunakan berada di area dataran tinggi dengan yang mana berada di dalam dataran lebih tinggi rendah. Begitu pula dengan persoalan transportasi, sebab Ibukota Indonesia kemudian kota sekitarnya tidak ada miliki pembatas alam.

“Kenapa dipimpin wapres? Karena ini melibatkan empat kementerian koordinator. Kalau cuma dua kementerian semata pasti akan terkunci. Dan saya tegaskan, Dewan Aglomerasi bukanlah eksekutor. Dia hanya saja sinkronisasi, perencanaan, juga evaluasi. Eksekutornya adalah pemerintah area masing-masing,” ucap Tito pada diskusi di dalam Dunia Pers Center Indonesia Maju, Rabu (20/12/2023).

Dengan diperkenalkan Dewan Aglomerasi, Tito optimistis DKI Jakarta mampu menjadi kota sektor ekonomi global, seperti New York di tempat Amerika Serikat atau Sydney dalam Australia. Artinya, nilai lebih banyak dari Ibukota Indonesia tak akan hilang bagaimanapun juga sentra politiknya telah terjadi hijrah ke Ibu Perkotaan Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi wewenang khusus yang mana diberikan Ibukota Indonesia pada draf RUU DKJ yang tersebut diajukan pemerintah adalah untuk menyokong DKI Jakarta menjadi postur kota global, pusat ekonomi serta jasa keuangan,” tegas Tito.

Related Articles

Back to top button